PENYEBAB DAN SOLUSI
Masalah di atas, mungkin terjadi karena perundangan yang banci dan terlalu banyak campur tangan politik dan cengkeraman birokrasi masih tidak memberi kebebasan sekolah dan guru berkreasi, meskipun sudah ada KTSP dan MBS. Bisa jadi juga karena penghargaan terhadap guru sangat rendah, baik secara ekonomis dan kurangnya pengembangan diri hingga marjinalisasi guru dengan kesukaan masyarakat menggunakan kalimat “menggurui” yang berkonotasi negatif, ketika mengistilahkan sikap seseorang yang senang mendikte.
Sebab lain mungkin karena kemampuan teknis Guru sangat rendah, baik dalam penguasaan bahan ajar hingga penguasaan metode pembelajaran yang merupakan produk LPTK (d/h IKIP) dalam pre-service dan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) ketika in-service yang bermutu rendah. Keterbatasan jumlah dan metode perencanaan dan penggunaan anggaran dalam program pendidikan, baik di birokrasi maupun di sekolah, termasuk pemahaman tranparansi keuangan juga merupakan penyebab masalah di atas.
Jika kita percaya bahwa penyebab kacaunya pendidikan di Indonesia karena masalah di atas, solusi yang mungkin bisa dikerjakan adalah, membuat program jangka pendek (tiap semester) dan jangka menengah (3-5 Tahun) serta jangka panjang (15-20 Tahun) untuk setiap Provinsi/Kab-Kota dan diuraikan dengan rinci di setiap sekolah. Program harus ditetapkan terukur dilengkapi penunjuk kinerja kunci (key performance indicators), mudah diterima warga dan bisa membuat daerah/institusi menjadi terkenal seperti:persentase dan besarnya nilai UAN, jumlah murid yang mampu masuk PTN Favorit, Guru yang lulus sertifikasi, peta potensi dan profil pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni (APK/APM), angka melek Huruf dan ukuran Human Development Index (HDI) Pendidikan lain.
Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dibuat dengan mengutamakan perbaikan proses, semisal agenda Provinsi dalam 5 Tahun untuk pendidikan, perbaikan proses pembelajaran di sekolah, pelatihan ketrampilan guru dan kepsek, Reading Province/City/Schools dan Accountable Province on education and Accountable Schools, Green Schools, Education Awards serta peningkatan pendidikan formal guru dan Kepala Sekolah.
Kemudian, dibuatlah Perencanaan Jangka Panjang (PJP), sebuah program dengan pengarus utamaan kepeduliaan (awareness mainstreaming) bidang Pendidikan, semua aktivitas Provinsi, Kab/Kota hingga sekolah dan RT, bermuara kepada peduli pendidikan dan pencerdasan anak bangsa. Arus utama yang diharapkan adalah menghindari komersialisasi pendidikan, politisasi dan hal lain yang menjadikan pendidikan terpuruk.
Jika semua rencana dibuat dengan cara partisipatif dan dilaksanakan dengan konsisten serta memperoleh dukungan dan semua pihak, wajah sebuah Provinsi, Kabupaten atau Kota akan berubah dengan pasti. Tidak hanya sektor Pendidikan saja, tetapi sektor lainpun akan terkena imbas baiknya.
Ahmad Rizali (48)-Ketua Dewan Pembina di The CBE dan Ketua Klub Guru Jadebotabek (www.klubguru.com).
email: nanang@sepedauntuksekolah.org
Related posts:
- PENDIDIKAN DAERAH DI ERA OTONOMI Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota (Kab/Kota) di era otonomi daerah semakin...
- Revitalisasi Pendidikan Guru/LPTK, Apa yang Bisa Kita Lakukan? Sebagaimana posting di milis ini, pemerintah mulai menunjukan keseriusan dalam...
- MENGGALI DANA PENDIDIKAN NON-APBN APBN perubahan yang disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah dunia,...
- Revitalisasi Pendidikan: Isu Strategis yang Tercecer (1) Kondisi LPTK Jika kita berbicara mutu guru secara umum dan...
- PENDIDIKAN DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN AKHIR TAHUN 2007 Keterpurukan pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia publik dan rangkaian...
