AhmadRizali.Com

Oleh Ahmad Rizali

PENDAHULUAN

80 Tahun yang lalu anak bangsa ini mendeklarasikan Sumpah Pemuda, kemudian diikuti oleh proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan saat itu di deklarasikan Konsitutsi Negara dengan preambule yang dalam satu paragrafnya menjelaskan secara gamblang mimpi para ”founding father” tersebut dan tidak lekang oleh jaman ”Untuk mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia ……”. Kemudian tampillah Raden Mas Suwardi Soerjaningrat, bangsawan didikan Belanda yang memproklamasikan dirinya dengan sebutan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi mendidiknya yang abadi “memimpin di depan memberi tauladan, di tengah membangun karsa, di belakang mendorong untuk maju”.

80 Tahun kemudian, ketika anak bangsa ini sudah berganti generasi, pendidikan dan ruhnya di negeri ini terasa luntur. Tidak terasa bahwa Pendidikan mulai ”tergadaikan” kepada rejim ekonomi dengan meletakkan pendidikan sebagai komoditas yang bisa dimasuki modal asing yang diperbolehkan berbisnis, disinilah pendidikan takluk oleh angka angka statistik yang sangat teknokratik dan dipisahkannya Kebudayaan dari Pendidikan, menurut beberapa pemikir, semakin menambah kedangkalan visi pendidikan di negeri ini.

Masa depan adalah masa sebuah masyarakat berbasis Iptek global dengan akses informasi yang terbuka dan pada akhirnya membutuhkan pekerja trampil yang dapat mengubah informasi menjadi Iptek baru yang lebih berarti. Mereka ini tumbuh dengan pesat dan anggota masyarakat yang sukses akan menciptakan aplikasi Iptek baru yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan sehari hari. Lebih dari itu, mereka memerlukan keunggulan dalam level individu.

Teknologi mengubah hubungan antar manusia, cara berkomunikasi sudah tidak dibatasi areal geografis, ekonomi dan batasan sosial. Jika sebelumnya hanya kaum berpunya yang memiliki telepon genggam, namun saat ini, seorang pedagang sayur kelilingpun sudah mampu membeli dan berkomunikasi dengan alat canggih itu.

Jika sebelumnya, sungguh sulit bepergian ke berbagai Negara yang harus menyebrangi samudra, saat ini bisa saja seseorang sarapan di Jakarta, diteruskan makan siang di Singapura dan makan malam di Tokyo, harga tiket pesawat terbang sudah sedemikian terjangkau, sehingga nyaris semua orang mampu untuk terbang.

Perubahan terjadi dengan sangat cepat, saat ini Teknologi Informasi berubah mungkin beberapa kali dalam setahun, dalam kurun waktu tidak sampai 20 Tahun, perubahan tersebut mungkin bisa terjadi dalam hitungan pekanan. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan kompetensi murid murid dan persaingan merebut pekerjaan dalam tingkat global, apalagi pekerjaan yang ada saat ini belum tentu masih eksis, ketika murid murid lulus dari sekolah.

Dengan segala perubahan itu, jika institusi pendidikan tidak berubah dengan sigap menyikapi kecepatan perubahan itu, apakah yang akan terjadi dengan identitas diri anak didik dan akankah kita tetap tidak memberi kepada murid murid sebuah ketrampilan berfikir kreatif yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang tak terduga dan menuntut kreatifitas manusia ? 3

Dalam konteks demokratisasi yang melanda dunia, termasuk di Indonesia, Jendral Omar Bradley, pahlawan PD-II USA berujar “ Guru itu adalah sebenar benarnya tentara demokrasi, karena hanya merekalah yang mampu menciptakan tentara lainnya, sedangkan tentara sebenarnya hanya mampu mempertahankan demokrasi”4

FAKTA FAKTA:

Sebagai warga dunia, mau tak mau Indonesia harus mengikuti kaidah pembangunan bangsa dan pendidikan yang ditetapkan oleh warga dunia dengan ukuran indeks pembangunan manusianya (Human Development Index-HDI). Pada mana terletak indeks pembangunan pendidikan. Indonesia mengikuti pula berbagai ujian untuk mengukur kemampuan muridnya dalam penguasaan sains, matematika, melek baca, melek sains, termasuk berbagai studi yang mengukur kompetensi guru di Indonesia saat ini.

The International Math and Sciences Studies-repeat (TIMSS-r, 2004) menempatkan posisi kompetensi murid Indonesia dalam penguasaan matematika pada urutan 34 dari 45 peserta studi dan penguasaan sains pada urutan ke 36 dari 45 peserta, keduanya di bawah rerata hasil studi. PISA (2006), Program of International Student Assesment menguatkan hasil TIMSS dengan menempatkan peringkat murid Indonesia dalam penguasaan matematika pada posisi 51, sains ke 52 dan membaca pada peringkat ke 48 dari 57 negara peserta yang di ases.

Mungkin rendahnya kompetensi murid tersebut berkorelasi positif dengan kompetensi gurunya yang pada tingkat SD hanya mampu menjawab uji kinerja paling banyak 38% dan nilai tes kinerja sebagai guru SLTP/SLTA berkisar 38-51% (Depdiknas, 2004). Mungkin pula hal ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan formal guru tersebut yang sekitar 1,7 juta guru masih belum mempunyai ijasah D4/S1 (Depdiknas, 2008).

Moralitas guru juga terlihat menurun, paling sedikit 36% dari guru peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalu portofolio diduga melakukan kecurangan, mulai dari memalsukan dokumen pelatihan, hingga memalsukan ijasah (Koran Tempo, 2008)

Hasil sebuah studi menunjukkan, bahwa guru Indonesia juga malas, terlihat persentasi absensinya termasuk 3 tertinggi terbawah dari beberapa negara (Chaudury et.al. 2004), yaitu 19%, sedikit di atas India (25%) dan Uganda (27%) dengan 23% guru SD dan 44% guru SLTP/SLTA hanya mengajar di bawah 18 jam sepekan (Worldbank,2005).

Semua kondisi itu mungkin disebabkan oleh rendahnya gaji guru Indonesia, yang berdasar studi dari World Education Indicators Tahun 2007, termasuk yang di bawah rata rata gaji guru di Dunia.

ANALISA:

Mengapa terjadi situasi seperti diatas ?

Dalam level makro, keawaman para pemimpin negeri di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, baik legislatif dan eksekutif tentang visi pendidikan, pada akhirnya mengesampingkan pentingnya keberpihakan kepada pendidikan dan menetapkan ekonomi dan politik sebagai panglima, meskipun secara formal telah menetapkan 20% APBN untuk pendidikan.

Lebih dari itu, para tokoh yang mengerti tentang pendidikan tidak cukup ”pede” untuk memaksakan pendapatnya bagaimana pendidikan dikelola, hal ini mengakibatkan strategi pendidikan dan pelaksanaannya menjadi carut marut, misalnya kasus pelaksanaan UN yang soalnya tidak selaras dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)5 dan pelaksanaan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Kelemahan birokrasi pendidikan, terutama di tingkat daerah yang masih mencengkeram pendidikan, menyebabkan guru tercabut kebebasannya dalam mengajar dan mutu sekolah tidak pernah menjadi semakin baik, meskipun APK/APM SD hingga SMP tercatat membaik.

Kurangnya keberpihakan (affirmative action) kepada pendidikan dari semua pihak, terutama di tingkat pusat menyebabkan tidak terurusnya Institusi Pendidikan khususnya Pendidikan Guru. Cobalah kunjungi LPTK yang terbaik di negeri ini dan bandingkan dengan sebuah Universitas yang sudah mapan seperti UI atau ITB, bahkan UGM atau Unair, akan terasa bahwa kampus Perguruan Tinggi yang mendidik guru itu fisiknya tidak terurus dan sangat berbeda ketika melihat UI di Depok atau ITB di Bandung yang megah.

Jika digunakan penyederhanaan maka mendidik dapat dianggap sebagai sebuah proses yang dimulai dari asupan (input) yang diproses kemudian hasil prosesnya merupakan keluaran (output), maka mahasiswa dapat dianggap sebagai asupan (input), prosesnya adalah LPTK dan outputnya adalah lulusan LPTK calon guru, serta lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi.

Jika kesimpulan awal adalah terjadi rendahnya mutu dalam keluaran, tentu ada masalah dengan ke tiga anasir sisanya. Apakah mutu intelijensia asupan mahasiswanya yang rendah, ataukah proses mendidiknya yang kurang baik, atau justru terlalu banyak campur tangan dari lingkungan, apakah itu birokrasi pemerintah atau masyarakat.

Di tingkat mikro, sementara ini asupan murid ke LPTK yang dianggab bermutu rendah, sementara itu sistim pendidikan di LPTK juga dianggap kurang bermutu, sehingga akhirnya menelurkan alumnus LPTK yang akan menjadi guru dan berkarya di bidang lain dengan mutu yang sangat rendah, baik dari sisi intelektualitas atau sisi rasa percaya diri yang tinggi. Penulis pernah membandingkan postur, sorot mata, wajah wisudawan S1 di sebuah LPTK terkenal di Jawa dengan wisudawan di ITB, dari banner yang dipajang di luar ruang acara wisuda, sungguh sangat berbeda.

Ketika asupan, proses dan keluaran serta lingkungan dianggap buruk, maka pendekatan termudah dilakukan adalah memperbaiki mutu ”proses pabrik guru” dengan cara memperbaiki mutu ”proses pembelajaran di LPTK secara menyeluruh” dimulai dari Pendidikan Profesi Guru, sejalan dengan arusbesar Sertifikasi Guru melalui pendidikan profesi. Tunjangan Profesi diharapkan mampu menjadikan profesi guru cukup bergengsi dan akhirnya menarik minat lulusan SLTA yang berotak cemerlang dan berahlak baik untuk melamar ke LPTK dan menjadi guru.

SOLUSI: MELANGKAH KEDEPAN

Apa yang harus dikerjakan dalam tingkat makro, adalah memetakan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh bangsa ini dalam mencerdasan bangsanya. Bisa saja, dalam suatu kurun waktu, pernah terjadi sebuah kebijakan yang sangat mencerdaskan bangsa, namun karena politisasi, kebijakan tersebut hancur ditengah jalan. Dengan mengetahui peta kebijakan tersebut dalam konteks kesejarahan, dalam sebuah kurun waktu berkesinambungan, kita akan dengan mudah menentukan koordinat posisi kita saat ini dan dengan mudah menentukan tujuan, arah dan melangkah dengan mantab.

Seluruh aktivitas yang sudah pernah dan sedang dikerjakan oleh semua potensi bangsa, selain yang dikerjakan oleh Depdiknas dan jajarannya, juga harus dipetakan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang memboroskan dana dan waktu. Dengan dipimpin oleh Depdiknas sebagai panglima dan LPTK sebagai pasukan elitnya, bangsa ini harus mampu bersama sama maju untuk mengapai satu tujuan, mencerdaskan bangsa.

Dalam tingkat mikro, revitalisasi LPTK adalah sebuah keharusan. Sudah semestinya LPTK kembali kepada kodratnya sebagai tempat mendidik guru bermutu tinggi, menjadi sumber pemikir dan pembuat kebijakan pendidikan nasional dan menumbuhkan kebanggaan menjadi mahasiswa sekolah guru serta menumbuhkan aktivisme yang elegan di kalangan mahasiswa.

Perubahan LPTK harus dimulai dengan menetapkan Visi dan Misi yang jelas dan terukur serta mengubah pola rekrutmen dan penempatan personal kunci, baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Jika sebuah Universitas seperti Universitas Paramadina dan Universitas Indonesia berani mengangkat seorang Rektor yang berusia di bawah 50 tahun, sudah seharusnya LPTK lebih berani dari mereka, karena LPTK adalah PT paling strategis dam merupakan kunci dari semua perubahan di negeri ini.

Staf pengajarpun sudah seharusnya direkrut dari mereka yang memiliki gairah dan gelora hati untuk menjadi guru/dosen, bukan mereka yang tidak bersemangat dan tidak memiliki passion bahkan sebetulnya tidak laku di dunia kerja, sebagaimana beberapa Perguruan Tinggi melakukan hal itu dalam merekrut calon dosennya. Karena menjadi dosen saat ini, belum menjadi pilihan hidup manusia manusia yang kompeten, maka belum ada gelora dan komitmen yang luar biasa untuk memajukan LPTK sebagaimana yang diharapkan. Rekrutmen di LPTK juga harus mengikuti kaidah transparansi.

Jika koordinat posisi sudah ditetapkan dan langkah sudah disusun, pada akhirnya LPTK diharapkan mampu memainkan peran sebagai penjahit potensi bangsa untuk ikut serta dalam memajukan pendidikan dan menjadi motivator agar semuanya bergerak menuju sasaran sebagai Tim. LPTK harus mampu membangun jejaring (networking) dengan guru, orangtua mahasiswa calon guru, pengambil kebijakan baik di tingkat pusat atau daerah, termasuk dengan dunia swasta yang semakin tertarik membantu memajukan pendidikan dengan cara seintensif mungkin.

PENUTUP

Dalam rangka mencerdaskan bangsa, seharusnya LPTK mampu menjadi landasan bangsa ini untuk berpijak, namun fakta dan kondisi riil yang dihadapi LPTK saat ini membuat mereka masih berada di marjinal area. Oleh sebab itu, LTPK seharusnya melakukan introspeksi dan jika perlu meminta tolong kepada para ahli yang independen untuk mengetahui apa saja ”penyakit” yang diderita sehingga tidak mampu memainkan peran sesuai yang diharapkan.

Jika kondisi nyata LPT sudah diketahui dengan jernih, maka LPTK harus mulai menata diri agar menjadi sebuah institusi pendidikan yang sangat bergengsi seperti Ecole Normale Superiour di Perancis yang mampu menghasilkan para pemikir besar seperti Rene Descartes, Sartre dan Foucoult yang sanggup mempengaruhi dunia dan akhirnya menjadi institusi pendidikan tinggi yang dicari oleh murid murid cerdas dari seantero negeri, di masa depan darimana pemimpin negeri ini berasal.

PUSTAKA:

1. Bappenas-UN, Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007, Bappenas 2007.
2. Buchori, Mochtar, Evolusi Pendidikan di Indonesia: dari Kweekschool sampai ke IKIP 1852-1998, Insist Press 2007, cetakan pertama.
3. Konsorsium Sertifikasi Guru, Depdiknas “Laporan Tim Independen Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Tahun 2006-2007”, laporan tidak diterbitkan, 2008
4. Sampoerna Foundation, Annual Report 2006
5. UNESCO, World Education Indicators: Education Counts, Benchmarking Progress in 19 WEI Countries, 2007
6. US Department of Education Office of Innovation and Improvement, No Child Left Behind-Alternative Routes to Teacher Certification, November 2004

Related posts:

1. Abstrak Makalah Konaspi-6: Pendidikan Guru Untuk Mencerdaskan Bangsa Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa Oleh: Ahmad Rizali-Pertamina Foundation (Abstrak Makalah...
2. Revitalisasi Pendidikan Guru/LPTK, Apa yang Bisa Kita Lakukan? Sebagaimana posting di milis ini, pemerintah mulai menunjukan keseriusan dalam...
3. SERTIFIKASI GURU TIDAK MAMPU MENINGKATKAN MUTU GURU? Sekitar 200 ribu guru sejak Tahun 2006 hingga akhir 2007...
4. Guru Komandan Tempur, Guru Narasumber dan Guru Fasilitator Manusia berjenis mental jongos (postingku sebelumnya), hanya bisa dipimpin oleh...
5. Revitalisasi Pendidikan: Isu Strategis yang Tercecer (1) Kondisi LPTK Jika kita berbicara mutu guru secara umum dan...